Isi dari undang infant Dasar 1945

adalah perundang-undangan tertinggi yang ada di Indonesia. UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara Republik Indonesia. Semua perundang-undangan di Indonesia, harus mengacu pada UUD 1945. Semua perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Begitu juga dengan peraturan tingkat pusat dan daerah. Keduanya harus sesuai dengan UUD 1945.

Dalam sejarah Indonesia, peran UUD 1945 sempat diabaikan. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Isi Dekrit Presiden tersebut adalah mengembalikan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar. Meski demikian, dalam kenyataannya, UUD 1945 masih mengalami berbagai pelanggaran.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, UUD 1945 sangat dimuliakan. Hal itu menjadikan UUD 1945 sama sekali tidak diubah. Tentu saja merupakan pelanggaran atas UUD 1945 sendiri. Padahal, sebenarnya UUD 1945 bisa diubah sesuai dengan kondisi.

Setelah pemerintahan Presiden Soeharto berakhir tahun 1998, muncul tuntutan agar UUD 1945 diubah (diamandemen). Maka, sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan. Perubahan UUD 1945 tersebut dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999, Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

semoga membantu